Ilustrasi
Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah rampung dibahas di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Draf akan disinkronisasi oleh tim perumus untuk kemudian disepakati di tingkat komisi dan diajukan ke paripurna DPR.
Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menuturkan, pihaknya sudah
berusaha mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam
pembahasan RUU. Menurut dia, adalah hal wajar jika ada pihak yang puas
dan tidak puas terhadap hasil pembahasan RUU yang disepakati.
"Kami menganut kebebasan yang bertanggun gjawab agar tidak atas nama kebebasan lalu melanggar hak orang lain. Tidak semaunya sendiri," ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Kamis (1/9/2016).
(Baca: LBH Pers: Draf Revisi UU ITE Bungkam Kritik Publik)
"Itu hasil maksimal yang sudah kami bahas. Kalau untuk memuaskan semua pihak enggak mungkin. Pasti ada dua sisi," sambungnya.
Revisi tersebut rampung pada Selasa (30/8/2016) usai melalui dua kali rapat kerja dan lima kali rapat panitia kerja.
Beberapa substansi mendasar yang disepakati bersama Pemerintah dan DPR RI adalah terkait RUU ITE adalah sebagai berikut:
1. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari 6 tahun menjadi 4 tahun, sehingga tidak ada potensi untuk dilakukan penahanan.
2. Menegaskan bahwa pidana pencemaran nama baik adalah delik aduan.
3. Menegaskan bahwa ketentuan pidana pencemaran nama baik pada UU ITE adalah merujuk pada Pasal 310 & 311 KUHP.
4. Menegaskan bahwa pidana pengancaman/pemerasan merujuk pada Pasal 368 & 369 KUHP.
5. Menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan dan menakut-nakuti secara pribadi pada Pasal 29, dari 12 tahun menjadi 4 tahun.
6. Mengharmoniskan ketentuan penangkapan-penahanan, penggeledahan-penyitaan dengan KUHAP.
7. Memasukkan ketentuan cyber bullying (perundungan di dunia siber) sebagai pidana Pasal 29.
"Kami menganut kebebasan yang bertanggun gjawab agar tidak atas nama kebebasan lalu melanggar hak orang lain. Tidak semaunya sendiri," ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Kamis (1/9/2016).
(Baca: LBH Pers: Draf Revisi UU ITE Bungkam Kritik Publik)
"Itu hasil maksimal yang sudah kami bahas. Kalau untuk memuaskan semua pihak enggak mungkin. Pasti ada dua sisi," sambungnya.
Revisi tersebut rampung pada Selasa (30/8/2016) usai melalui dua kali rapat kerja dan lima kali rapat panitia kerja.
Beberapa substansi mendasar yang disepakati bersama Pemerintah dan DPR RI adalah terkait RUU ITE adalah sebagai berikut:
1. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari 6 tahun menjadi 4 tahun, sehingga tidak ada potensi untuk dilakukan penahanan.
2. Menegaskan bahwa pidana pencemaran nama baik adalah delik aduan.
3. Menegaskan bahwa ketentuan pidana pencemaran nama baik pada UU ITE adalah merujuk pada Pasal 310 & 311 KUHP.
4. Menegaskan bahwa pidana pengancaman/pemerasan merujuk pada Pasal 368 & 369 KUHP.
5. Menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan dan menakut-nakuti secara pribadi pada Pasal 29, dari 12 tahun menjadi 4 tahun.
6. Mengharmoniskan ketentuan penangkapan-penahanan, penggeledahan-penyitaan dengan KUHAP.
7. Memasukkan ketentuan cyber bullying (perundungan di dunia siber) sebagai pidana Pasal 29.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar